[Kantor DPRD Kota Pasuruan]

Pasuruan | Jurnaljawapes - Klimaks para Nelayan di Kota Pasuruan, Jawa Timur tak bisa melaut. Hal itu imbas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di tiga SPBU.

Ketua Forum PPP (Peduli Perubahan Pasuruan) Kusuma mengatakan, hadir dan datangnya kami bersama para nelayan di kantor DPRD kota Pasuruan ini mewakili masyarakat dan atas warga sebanyak kurang lebih 3000 nelayan, diantaranya di wilayah Ngemplakrejo, Panggungrejo, Mandaran, Tambakan, Gading dan Ngaglik yang mana mereka terkena dampaknya dari kelangkaan BBM jenis solar.

"Akhir-akhir ini BBM jenis solar Sangat sulit. Hal itu terjadi semenjak SPBU Karangketug, SPBU Bugul dan SPBU Bangkalan tak lagi menyediakan stok BBM jenis solar untuk nelayan. Sedangkan kebutuhan ribuan nelayan kota sangat banyak, kalau kita hitung-hitung kurang lebih sekitar 15 ton solar," kata Kusuma kepada wartawan Jurnaljawapes.com, usai audensi di kantor DPRD kota Pasuruan, Selasa (05/07/2022) siang.

Lanjutnya, sejumlah SPBU di wilayah kota Pasuruan, dilaporkan kehabisan stok solar sehingga kondisi tersebut sangat merugikan atas kebutuhan solar para nelayan.

"Jadi kami meminta kepada para wakil rakyat yang duduk di kantor DPRD kota Pasuruan guna menjembatani masyarakat supaya mengkomunikasikan dan mencari winsolution di pemerintahan kota Pasuruan." Ungkapnya.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mengatakan, "Dimana persoalan kelangkaan BBM jenis solar subsidi ini pemerintah kota Pasuruan dinilai lamban penyelesaiannya dibandingkan daerah - daerah lainnya," ucap Kusuma.

Terpisah, mendengar keluhan para nelayan, Ketua LSM Pasdewa, Totok, menyikapi beberapa wilayah di Indonesia saat ini memang sedang mengalami kesulitan atas kelangkaan BBM jenis Solar, tidak terkecuali Kota Pasuruan.

"Satu diantara daerah lainnya yakni kota Pasuruan yang mana masyarakatnya sebagian banyak bekerja sebagai nelayan dan petani sehingga sangat bergantung pada BBM jenis solar tersebut. Kondisi saat ini menyebabkan banyaknya nelayan tidak bisa melakukan aktifitas melaut (tangkap ikan), bila kondisi ini terus berlanjut maka kedepannya akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional dan para petani sehingga stok ketersediaan ikan dan pangan untuk dikonsumsi nantinya akan berpengaruh," kata Totok menanggapi.

Karena itu, Ia menegaskan perlu segera dilakukan upaya konkret oleh pemerintah daerah kota pasuruan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga kebutuhan BBM subsidi jenis Solar tersedia kembali, dan perekonomian masyarakat khususnya nelayan dan petani tidak terganggu. Jika pemkot dapat menganggarkan program proyek payung madinah dengan anggaran senilai puluhan milyar kenapa selama ini Pemkot tidak bisa mendirikan SPBU khusus solar bersubsidi bagi para nelayan dan petani di kota Pasuruan, kan lucu birokrasi pemerintah kita ini.

"Jika ada goodwill dari pemda dalam hal ini pemkot/pemkab sebetulnya tidak terlalu sulit memberi solusi ketersediaan BBM tersebut. Dinas-dinas terkait selaku leading sektor harus berani berimprovisasi mencari terobosan-terobosan untuk memaksimalkan upaya pengadaan BBM buat nelayan dan petani di wilayah Kota maupun Kabupaten Pasuruan." Tegasnya.

Editor : Hasan

Jurnalis : Rachmat