[Foto: Ketua DPD Jatim LSM Jawapes Indonesia Wawan Setiawan, SH]

Pasuruan | Jurnaljawapes.com - Praktik pungutan liar atau pungli kerap terjadi di sekolah-sekolahan membuat para pihak geram, Wawan Setiawan, SH pun unjuk bicara. Dia mengatakan persoalan ini hampir sering terjadi terlebih di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang Berdalih alasan tertentu praktik itu pun tumbuh subur di setiap satuan pendidikan. Akan hal itu dan sebagai langkah preventif, orang tua siswa/i perlu teliti untuk mengetahui berbagai modus jenis pungli di sekolah sang anak.

"Hampir setiap tahun dalam ajaran baru di dunia pendidikan kerap kali adanya laporan pungutan liar sekolah dari masyarakat," terang Wawan Setiawan, SH.

Hal itu dari pengamatan hasil dan rangkum berbagai sumber baik laporan pihak para wali murid hingga sumber pemberitaan di media-media masa, sedikitnya ada 30 jenis praktik pungli yang sering ditemukan di lingkungan sekolah.

Berikut diantara 30 Jenis Pungli Berkedok Biaya Pendidikan yang Kerap Terjadi di Sekolah

1. Uang pendaftaran masuk

2. Uang komite

3. Uang OSIS

4. Uang ekstrakurikuler

5. Uang ujian

6. Uang daftar ulang

7. Uang study tour

8. Uang les

9. Uang buku ajar

10. Uang paguyuban

11. Uang syukuran

12. Uang infak

13. Uang fotokopi

14. Uang perpustakaan

15. Uang bangunan

16. Uang LKS

17. Uang buku paket

18. Uang bantuan insidental

19. Uang foto

20. Uang perpisahan

21. Uang sumbangan pergantian Kepsek

22. Uang seragam

23. Uang pembuatan pagar dan bangunan fisik

24. Uang pembelian kenang-kenangan

25. Uang pembelian

26. Uang try out

27. Uang pramuka

28. Uang asuransi

29. Uang kalender

30. Uang partisipasi peningkatan mutu pendidikan.

Ketua LSM DPD Jatim Jawapes Indonesia kepada wartawan jurnaljawapes.com, Sabtu, (26/08). Dia mengatakan, tidak hanya itu masih ada sejumlah Kriteria Pungli lain di sekolah-sekolahan Dasar (SD) dan sekolahan menengah Pertama (SMP) hingga SMU/SMK.

"Dipungutnya biaya tambahan oleh pihak para oknum guru sekolahan tersebut banyak kita temui yang tidak sesuai dengan besaran biaya yang seharusnya, biaya tambahan namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan biasanya para wali murid tidak diberikan tanda terima, dalam ini kami menduga bahwa praktik pungli ini jelas-jelas tidak disetor ke negara, dan biasanya dengan dalih untuk operasional." Paparnya

Lebih jauh, ia menjelaskan bukan kah dari komponen hal tersebut di sekolah biasanya dibiayai Dana BOS Reguler ?

Misal :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

2. Pengembangan Perpustakaan

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

4. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

5. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

7. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran

10.Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian

11.Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan

12.Pembayaran Honor

Jadi saya sarankan bagi seluruh para wali murid apa bila mendapati atau menemui adanya praktik pungli berkedok iuran di sekolah bagi putra/i nya yang dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah atau mendapati surat edaran (SE) dari dinas pendidikan setempat segara laporkan saja ke pihak-pihak terkait.

"Laporkan pelanggaran pelaksanaan PPDB melalui http://ult.kemdikbud.go.id;[11] adukan ke instansi pemerintah berwenang melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS, atau laporkan ke Satgas Saber Pungli melalui laman Satgas Saber Pungli." Ungkap Ketua DPD Jatim, Wawan Setiawan SH kepada wartawan.

Editor : Hasan

Jurnalis : Rachmat