 |
| [ Sekjen LSM M - Bara, M Maulana ] |
Aksi itu dikarenakan rasa kekecewaan aktifis dan para tamu undangan pada momen kegiatan pelantikan Anggota DPRD Kota Pasuruan terpilih, dengan massa bakti 2024-2029.
Para undangan menilai, panitia pelantikan ini telah menciderai para tamu undangan yang hadir dan tidak menjunjung tinggi azas saling menghormati sekaligus menciderai dengan tidak menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan saling menghormati.
Sekjen LSM M-bara, M. Maulana menilai bahwa, panitia penyelenggara tidak mempertimbangkan azaz kesetaraan dalam kegiatan pelantikan.
"Kami dari NGO dan rekan-rekan undangan lainnya merasa sangat terciderai. Momen pelantikan ini sakral bagi kami. Ada apa ini? kenapa kami tidak perlakukan sebagai mana mestinya? Kenapa tidak dipersilahkan masuk keruang saat para Anggota DPRD Kota Pasuruan terpilih dilantik? Mereka wakil kami, mereka terpilih dan dilantik untuk mengemban amanah kami (rakyat kota pasuruan..red), jangan ciderai hati kami atas Azaz kesetaraan, kami hadir disini atas undangan sebagai saksi para wakil kami di DPRD, bukan karena nasi kotak kami di sini," ungkap M. Maulana, dengan nada sangat kecewa.
Diketahui, kegiatan kemarin juga dihadiri dari berbagai elemen tamu undangan lainya dan hadir di acara yang sakral itu. Yaitu dari kalangan aparatur pemerintahan, NGO, stakeholder dan parah tokoh Masyarakat sebagai tamu undangan kegiatan DPRD kota Pasuruan.
Sekjen LSM M-bara, M. Maulana, menambahkan, ia berpesan sekali lagi, ini sangat tidak memanusiakan manusia, khususnya kepada kami para penggiat NGO se- Kota Pasuruan.
"Wakil rakyat adalah perwakilan atas mandat dari rakyat, dan anggaran gedung DPRD itu juga semua milik rakyat. Ini perlu ditekankan untuk tindaklanjut. Apa harus dengan kami melayangkan somasi dan UNRAS bila di perlukan," ucapnya.
Intinya kami kecewa atas perlakuan arogansi dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota terpilih di Gedung DPRD Kota Pasuruan kemarin.
Sementara, dalam waktu berbeda, M. Saiful, Ketua DPP LSM M-Bara, juga mengatakan, Pelantikan Anggota DPRD seharusnya menjadi momen untuk bersukacita. Apakah kita benar-benar merayakan sesuatu yang layak? Atau justru sedang menyaksikan jauh dari harapan rakyat?
"Kedepan, kami berharap peranan pengawasan dari legislasi DPR, stop komersialisasi pendidikan di kota Pasuruan, tingkatkan suprastruktur pendidikan di kota Pasuruan, stop komersialisasi kesehatan, tingkatkan fasilitas kesehatan, stop komersialisasi pembangunan, kembalikan kepercayaan rakyat dengan tidak hidup dibawah ketiak eksekutif, buka mata, buka telinga, karena rakyat menunggu janji kampanye-kampanye anggota DPRD terpilih, dengan massa bakti 2024-2029 nanti." Wanti M . Syaiful.
(Rachmat)
View
Redaksi Media jurnal Jawapes Surabaya. 
0 Komentar