[Foto : H. Ahmad Rofik SE.MM Penasehat Astana Mitra Pariwisata]

Jawa Barat | Jurnaljawapes.com – Keputusan pemecatan seorang kepala sekolah di Jawa Barat setelah menggelar kegiatan outing class menuai perhatian luas dan memicu perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan serta sektor pariwisata edukatif. Menanggapi polemik ini, Penasehat Asosiasi Mitra Pariwisata (ASMIPA), H. Ahmad Rofik SE., MM., menyampaikan pandangan kritisnya terkait kebijakan tersebut.

Menurut Ahmad Rofik, atau yang akrab disapa Abah Rofik, kegiatan outing class bukanlah sesuatu yang bersifat insidental, melainkan telah direncanakan jauh sebelumnya. Dalam banyak kasus, program ini sudah masuk dalam kalender akademik sejak awal semester dan dipersiapkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, panitia, guru kelas, serta komite sekolah. Oleh karena itu, keputusan pemecatan seharusnya mempertimbangkan seluruh proses perencanaan yang telah dilakukan secara menyeluruh dan adil.

Abah Rofik menekankan pentingnya evaluasi yang objektif sebelum menjatuhkan sanksi kepada individu tertentu. Beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan outing class antara lain:

* Tujuan Kegiatan – Apakah destinasi yang dipilih sesuai dengan aspek edukatif bagi siswa?

* Rundown Acara – Apakah agenda kegiatan telah dirancang dengan aman serta sesuai dengan prosedur?

* Biro Perjalanan – Apakah penyedia jasa perjalanan memiliki kredibilitas serta izin resmi yang sah?

* Armada Transportasi – Apakah bus atau kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak jalan dan memenuhi standar keselamatan?

“Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya demi kepentingan politis atau untuk menarik perhatian publik, melainkan benar-benar berdasarkan evaluasi yang adil dan menyeluruh,” ujar Abah Rofik.

Keputusan pemecatan yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi tenaga pendidik tetapi juga bagi sektor pariwisata edukatif di Jawa Barat. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut tanpa kajian yang matang, maka kepercayaan sekolah-sekolah terhadap kegiatan outing class bisa berkurang, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekosistem industri wisata pendidikan.

“Sektor pariwisata, termasuk biro perjalanan dan penyedia layanan wisata edukatif, juga bisa terkena imbasnya. Jika keputusan-keputusan seperti ini tidak dikaji ulang, akan ada efek domino yang merugikan banyak pihak,” tambahnya.

ASMIPA mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam sebelum menjatuhkan keputusan. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, keselamatan siswa, serta keadilan bagi tenaga pendidik yang telah bekerja dengan profesionalisme.

“Kami berharap ada kebijakan yang lebih bijak dan solutif. Jangan hanya fokus pada sanksi, tetapi juga perbaikan sistem agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak,” pungkas Abah Rofik.

Dengan adanya evaluasi yang lebih objektif, diharapkan dunia pendidikan di Jawa Barat dapat tetap berkembang tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Keputusan yang lebih bijaksana akan memastikan bahwa baik siswa, guru, maupun industri pariwisata edukatif tetap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas dan aman.

(Redaksi)