Ketua DPRD Pasuruan Samsul Hidayat Soroti Dampak Proyek Gitet 500 kV terhadap Ketahanan Pangan

[Foto : Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat]

Pasuruan | Jurnaljawapes.com – Ketahanan pangan di Indonesia terus menjadi perhatian serius, terutama dengan semakin menipisnya lahan pertanian akibat berbagai proyek pembangunan. Salah satu kasus yang mencuat adalah dampak proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (Gitet) 500 kV di Dusun Mengeng, Kabupaten Pasuruan, yang dikhawatirkan mengancam mata pencaharian petani setempat.

Keluhan para petani terkait proyek ini akhirnya mendapatkan respons dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Meskipun sedang menjalankan ibadah umrah di Makkah, Samsul segera menanggapi pemberitaan terkait dan menyatakan komitmennya untuk mengawal isu ini. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui saluran WhatsApp kepada media Jurnal Jawapes pada Sabtu (15/20/2025), ia menegaskan bahwa DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap dampak proyek tersebut terhadap sektor pertanian.

“Proyek negara pun jangan sampai merugikan masyarakat, apalagi sampai berdampak pada sektor pertanian. Pemerintah saat ini sedang gencar menjaga ketahanan pangan, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Insya Allah, setelah saya kembali dari umrah, saya akan turun langsung ke lokasi bersama komisi yang membidangi pertanian,” ujar Samsul.

Pernyataan Samsul mendapat dukungan dari Kuwat Slamet, tokoh masyarakat yang aktif mendampingi paguyuban warga dan pemuda Mengeng Krajan. “Alhamdulillah, ternyata DPRD kita sangat memperhatikan rakyat. Ini menjadi penghormatan tersendiri bagi kami,” ujar Ketua Ormas Jawapes DPD Jatim.

Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan sektor pertanian. Ketahanan pangan ditopang oleh empat pilar utama: ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan. Dalam konteks ini, proyek Gitet 500 kV berpotensi mengganggu aspek ketersediaan dan akses terhadap lahan pertanian, yang bisa berdampak lebih luas terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Diharapkan, dengan perhatian dari DPRD dan pihak terkait, solusi terbaik dapat ditemukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan para petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Pasuruan.

(Hamim)

Baca Juga

View