[Foto : Kepala Desa Sekarputih Kholifah Bersama Sekretaris Desa Umi Kulsum Saat Memantau Pembersihan Jalan Yang Berlumpur]

Pasuruan | Jurnaljawapes.com - Warga Dusun Bendo, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, menunjukkan aksi protes yang tajam terhadap lambannya respons Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menangani banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka.

Bentuk protes ini pun tidak biasa, warga menanam pohon pisang di jalan utama yang menghubungkan Bajangan ke Sekar Putih serta beberapa dusun lainnya seperti Karang Pandan, Rangge, dan Triwung Rangge sebagai simbol ketidakpuasan terhadap infrastruktur yang rusak dan berlumpur akibat banjir.

Upaya ini baru mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Sekarputih setelah tekanan publik meningkat, termasuk setelah maraknya pemberitaan dari salah satu media online dan juga dari Ketua DPD Ormas Jawapes yang turut menyoroti aksi warga yang melakukan penanaman pohon pisang di jalan utama tersebut.

Tekanan tersebut mendorong pihak pemerintah desa dan pihak terkait untuk segera merespons aksi warga tersebut dengan diturunkannya alat berat (ekskavator) yang dikawal langsung oleh pihak Bina Marga Kabupaten Pasuruan.

Alhasil, masyarakat Desa Sekarputih di bawah komando langsung oleh Kepala Desa Kholifah bergerak sendiri untuk menangani dampak banjir. Mereka melakukan kerja bakti dengan menutup tanggul yang jebol menggunakan karung berisi pasir secara manual pada Kamis (03/04/2025) sore.

Tak hanya itu, masyarakat juga melanjutkan aksi mereka keesokan harinya dengan membersihkan jalan utama yang tertutup lumpur akibat banjir.(Jumat,04/04/2025)

Kepala Desa Sekarputih Kholifah melalui Sekretaris Desa Umi Kulsum, akhirnya angkat bicara dan menjelaskan bahwa banjir ini merupakan masalah yang sudah menjadi langganan setiap musim hujan. "Setiap terjadi banjir, pihak desa telah mengkondisikan alat berat, namun prosedur tidak bisa langsung dijalankan. Sayangnya, warga yang sudah tidak sabar langsung menanam pohon pisang di jalan berlumpur sebagai bentuk protes," ujarnya.

Umi Kulsum juga menambahkan bahwa pihak desa memahami kesulitan yang ada, terutama mengingat kejadian ini bertepatan dengan masa libur hari raya, di mana banyak dinas terkait seperti kecamatan, BPBD, Bina Marga, Cipta Karya, dan Dinas Pengairan Provinsi tidak beroperasi.

"Kami harus mengikuti prosedur administrasi yang ketat, surat-menyurat harus melalui tahapan yang sesuai. Baru tadi pagi Bina Marga turun setelah prosedur terpenuhi," jelasnya.

Pihak desa mengklaim bahwa upaya penanggulangan telah dilakukan sejak lama, termasuk dengan cara manual seperti pengurugan, pemasangan gedek, hingga pengisian pasir dalam karung. "Dalam setiap Musrenbang, pengajuan perbaikan sudah kami lakukan berkali-kali, namun masih belum di-ACC," tambahnya.

Warga berharap pemerintah daerah lebih cepat merespons kejadian serupa, mengingat banjir di Desa Sekarputih bukanlah kejadian baru.

"Dalam satu musim hujan, kami bisa terdampak banjir hingga enam kali. Pengerukan sungai dan pelengsengan harus segera dilakukan karena pendangkalan semakin parah," pungkas Umi Kulsum.

Sementara itu, Nur Hasan selaku Ketua RT di Sekarputih, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai lamban dalam menangani masalah masyarakat. "Saya memahami emosi Bu Inggi (Kepala Desa) ketika saya memperkenalkan Pak RT terdampak kepada wartawan dan ormas demi gerak cepat. Selama ini, kami melihat pemerintah desa cenderung lamban dalam merespons problem masyarakat tapi sekarang alhamdulilah sudah di kondisikan dan sudah tidak ada lagi lumpur dan bersih ," tegasnya.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa respons lambat pemerintah daerah dalam menangani bencana dapat memicu kemarahan masyarakat dan mendorong aksi protes yang tak biasa. Kini, saatnya pemerintah daerah bertindak lebih cepat dan sigap dalam mengatasi permasalahan yang telah menjadi langganan bertahun-tahun di Desa Sekarputih.

(Hamim)